Sudah seratus hari lebih masa kerja
pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan kabinet kerjanya. Berbagai program
yang katanya “pro rakyat” telah dicanangkan dalam nawa cita bapak presiden
semenjak dilantik menjadi orang nomor satu di negeri yang penuh dengan
kebhinekaan ini. Pertanyaan yang muncul sejauh mana janji-janji kampanye itu
direalisasikan?
Presiden joko widodo yang dipilih
oleh lima puluh juta lebih rakyat indonesia sekarang bukan hanya Presiden bagi
yang memilihnya tapi Presiden seluruh masyarakat indonesia yang jumlahnya lebih
dari dua ratus juta jiwa. Untuk itu sebagai bagian dari ratusan juta itu setiap
warga punya hak untuk memepertanyakan kinerja pemimpinnya termasuk saya sebagai
bagian dari rakyat Indonesia melalui surat cinta ini.
Tentu masih sangat segar dalam
ingatan kita ketika bapak Jokowi-JK pada masa kampanyenya untuk melaksanakan
program pro rakyat, tunduk pada konstitusi dan yang terpenting membangun
koaalisi tanpa syarat. Banyak yang pesimis dengan janji-janji itu yang tidak
jarang mengatakan apakah benar ada politik yang demikian?
Langkah pertama yang dilakukan
Presiden untuk menjalankan pemerintahannya dengan membentuk kabinet dimana
semua orang berharap inilah saat pertama Jokowi meralisasikan janji kampanyenya
untuk membentuk kabinet ramping tanpa unsur kepentingan golongannya. Namun apa
yang terjadi? Nyatanya 16 dari 34 kursi menteri diduduki oleh “petugas partai”
yang tentunya mereka yang getol mendukung Jokowi pada masa kampanye. Tidak sampai
disini orang partai pengusung memperoleh jabatan enting dengan embel “hak
prerogratif”, selanjutnya HM. Prasetyo yang pada saat itu aktif pengurus partai
Nasdem ditunjuk sebagai Jaksa Agung RI. Kejadian ini disusul terus sampai pada
pembentukan Wantimpres yang sangat kental dengan nuansa politik.
Dan akhirnya pada pertengahan bulan
januari 2015 presiden mendapatkan ujian ketika calon kapolri yang diusulkannya ternyata
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Anti Rasuah (KPK-red) karena adanya
dugaaan kepemilikan rekening gendut. Dalam kekisruhan ini anehnya DPR
menyatakan calon Kapolri lolos dengan stempel paripurna. Dan inilah bola panas
bergulir ketika suasana dilematis bagi presiden, melantik tersangka maka DPR
akan mempertanyakan, tidak melantik pun akan jadi masalah. Jalan tengah diambil
dengan menunda pelantikan dan mengangkat Plt Kapolri. Apakah kemudian ini
menjadi selesai? Jawabannya tidak, karena justru “perang” kembali dimulai
antara KPK Vs Polri ketika pimpinan KPK ditangkap dan ditretapkan sebagai
tersangka, anehnya satu-persatu pimpinan KPK mulai “dipreteli” sehingga KPK
menjadi lemah. Publik pun marah dan bahu membahu memberikan dukungan moril
kepada KPK dengan menyatakan sikap #SaveKPK yang tumpah ruah di gedung KPK, di
jalan, di lembaga pegiat anti korupsi, para akademisi bahkan para simpatisan
yang dulu mendukung Presiden. Semuanya menuntut Presiden untuk bertindak tegas
dalam mengatasi persoalan ini. Uniknya masa yang mendukung ini dikatakan
sebagai rakyat nggak jelas oleh
menteri Tedjo yang notabene adalah pembantu presiden. Rakyat bukan hanya marah
atas pernyataan ini tetapi menanyakan layakah seorang menteri berkata demikian?
Saat ini seluruh rakyat indonesia
menunggu ketegasanmu wahai bapak Presiden, engkau adalah pemimpin kami rakyat
indonesia, sudah sangat jelas aspirasi rakyat yang berkembang meneriakan suara
lantang meminta ketegasanmu bapak presiden, kami ingin engkau buktikan bahwa
engkau ada bersama rakyat. Kami tidak ingin pemeberantasan korupsi dineger ini
mandul dan lembaga penegak hukum dikebiri oleh kepentingan-kepentingan para
koruptor yang saat ini mereka tertawa terbahak-bahak melihat kejadian ini.
Kunjungan bapak keluar negeri tentu menjadi hal yang patut kami pertanyakan
ditengah kegaduhan politik dinegeri ini. Bukan kami tidak mendukung bapak pergi
ke luar negeri, tapi alangkah eloknya engkau bisa mengambil keputusan sebelum
melangkah ke negeri orang. Dalam safari bapak presiden di luar negeri malah
menimbulkan gejolak baru karena adanya MoU yang di indikasikan tidak pro rakyat
yang banyak menimbulkan kritik tajam
atas kejadian tersebut. Kami mungkin benar rakyat nggak jelas tetapi kami juga membutuhkan kejelasan bapak dalam
menangani kegaduhan yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini.
Gerakan Mahasiswa
Bapak Presiden yang memiliki
kewenangan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sesungguhnya
kami bangga padamu, engkau yang dulu berhasil memimpin kota Solo dan juga Ibu
Kota Republik ini. Rasa bangga ini bukan berarti kami “dininabobokan” oleh segala
apa yang engkau lakukan, kami akan mengawasi segala kebijakan entah itu pro
atau tidak.
Akhir-akhir rakyat sudah banyak
tumpah dijalanan meminta ketegasan Presiden, membentangkan spanduk-spanduk
menagih janji nawa cita yang bapak presiden canangkan. Berbagai elemen
masyarakat sipil meminta presiden untuk menggunakan hak “prerogatifny” untuk
mengatasi persoalan ini. Janagan sampai persoalan ini menjadi berlarut-larut
sehingga engkau terkenang sebagai pemimpin yang “santai”. Kami rakyat meminta
dengan hormat agar engkau tetap tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat,
lepaskan sandera politikmu dan kami rakyat akan selalu bersamamu.
Jangan sampai romantisme gerakan
mahsiswa 66 dan 98 terulang di era reformasi hanya karena persoalan ini, jangan
tantang kami untuk malukan itu. Masih banyak permasalahn bangsa ini yang wajib
bapak entaskan dimana bapak harus tegar dan kuat dengan segala ketegasan yang
bapak miliki. Sekali lagi bapak adalah Presiden Rakyat Indonesia jadi berilah
kami kesejahteraan dan kemakmuran disegala bidang.
21 Mei 2015 kemarin menjadi langkah
gerakan mahsiswa dalam mengevaluasi kinerja pemerintahaan Jokowi-Jk sekaligus
memperingati 17 tahun reformasi kita. Mahasiwa dari berbagai daerah tumpah ruah
dijalanan untuk mengoreksi nawa cita Presiden kita. Bukan untuk menggulingkan
tetapi untuk mengingatkan bahwa janji-janji yang engkau ucapkan jangan kau
selalu ingkari. Presiden akhirnya meredam gerakan mahasiswa dengan menjanjikan
pertemuan pada 25 Mei 2015 di Istana dengan 50 Presiden Mahasiswa seluruh
Indonesia melalui Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan. Namun janji tinggalah
janji kembali itu dibatlakan 2 hari sebelum terlaksana. Rona kekecewaan muncul
hingga tumpah pada media sosial yang menjadi trending topic dunia dengan
#JokowiBohong. Seolah tidak mendengar para penguasa dan orang-orang yang berada
dilingkaran kekuasaannya diam membisu bak boneka dipajang di etalase toko.
Mahasiswa sebagai pemeran intelektual sekligus penyambung lidah rakyat saja kau
bohongi apa lagi rakyat??
Selengkapnya silahkan download disini!
(Ulul Mukmin, S.Pd. - Pegiat Pendidikan Politik dan Anti Korupsi)
0 komentar:
Posting Komentar